Tingkatkan Indeks Pembangunan Statistik, Dinas Kominfotik Kota Bima Gelar Koordinasi EPSS 2026 Bersama BPS dan OPD Terkait
KOTA BIMA – Dalam upaya memperkuat tata kelola data sektoral dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik di lingkup Pemerintah Kota Bima, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima menggelar rapat Pembinaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di ruang Command Center Pemerintah Kota Bima pada Kamis, 30 April 2026.
Pertemuan strategis ini difokuskan pada koordinasi persiapan intensif guna menghadapi tahapan penilaian EPSS tahun berjalan. Melalui evaluasi ini, diharapkan seluruh produsen data di lingkup pemerintah daerah dapat memenuhi standar Satu Data Indonesia (SDI) dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah berbasis data.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Dinas Kominfotik Kota Bima yang berperan sebagai Tim Penilai Internal (TPI). Turut hadir Dinas Kesehatan Kota Bima serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima yang ditetapkan sebagai produsen data lokus penilaian tahun ini. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima hadir sebagai Pembina Data untuk memberikan arahan teknis dan pendampingan.
Dalam arahannya, pimpinan instansi menekankan pentingnya sinergi antar-OPD agar hasil evaluasi tahun ini mencapai target yang diharapkan. Fokus utama adalah melakukan perbaikan pada instrumen penilaian yang masih memerlukan penguatan berdasarkan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya.
"Semoga kegiatan EPSS tahun ini bisa berjalan dengan baik. Target besar kita adalah nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun ini bisa lebih baik dan meningkat dari tahun sebelumnya, di mana saat ini posisi kita berada pada angka 2.44," ujarnya saat memberikan sambutan.
Kegiatan pembinaan ini mencakup pemaparan teknis mengenai indikator penilaian EPSS serta diskusi mendalam mengenai kendala yang dihadapi oleh produsen data di lapangan. Dengan adanya pendampingan langsung dari BPS, diharapkan Dinas Kesehatan serta Dinas Dukcapil mampu menyajikan data sektoral yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip statistik nasional.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan komitmen bersama dari Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan untuk tetap terbuka serta responsif dalam proses penambahan dan pemenuhan bukti dukung. Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapan penuh kedua instansi tersebut menjelang Pelaksanaan Penilaian EPSS 2026 demi mencapai target peningkatan indeks statistik daerah yang lebih optimal.
