Organizations
-
1.01.2.19.0.00.03 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar...
34 DatasetsView 1.01.2.19.0.00.03 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga -
1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar...
60 DatasetsView 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan -
1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar...
13 DatasetsView 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -
1.04.2.10.0.00.30 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar...
11 DatasetsView 1.04.2.10.0.00.30 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman -
1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar...
8 DatasetsView 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja -
1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar...
7 DatasetsView 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah -
1.05.0.00.0.00.06 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar...
3 DatasetsView 1.05.0.00.0.00.06 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan -
1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar...
8 DatasetsView 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial -
2.07.0.00.0.00.01.01 UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bima
UPT BLK atau Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja adalah lembaga yang...
0 DatasetsView 2.07.0.00.0.00.01.01 UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bima -
2.07.0.00.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan...
10 DatasetsView 2.07.0.00.0.00.01 Dinas Tenaga Kerja -
2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan...
14 DatasetsView 2.08.0.00.0.00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak -
2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan...
13 DatasetsView 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan -
2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan...
15 DatasetsView 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup -
2.12.0.00.0.00.03 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan...
53 DatasetsView 2.12.0.00.0.00.03 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -
2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan...
16 DatasetsView 2.14.0.00.0.00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -
2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kota Bima
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan...
9 DatasetsView 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kota Bima -
2.16.2.21.2.20.02 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan...
6 DatasetsView 2.16.2.21.2.20.02 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik -
2.17.3.30.3.31.17 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan...
41 DatasetsView 2.17.3.30.3.31.17 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan -
2.18.0.00.0.00.23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan...
5 DatasetsView 2.18.0.00.0.00.23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu -
2.23.2.24.0.00.03 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan...
31 DatasetsView 2.23.2.24.0.00.03 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah